Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Studi Putusan Nomor.114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarokah, Uyun Nisaul (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Studi Putusan Nomor.114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Uyun Nisaul Mubarokah_C03215037.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembukaan Lahan dengan Cara membakar (Studi Putusan Nomor.114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Putusan nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu? Serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Putusan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu?. Data penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data dari putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, Terdakwa Saridah bin Senin telah terbukti melanggar Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana pertimbangan hakim yang mengunakan unsur dari Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai, karena, hakim menjatuhkan pidana penjara saja, seharusnya dikenakan pidana denda juga. Dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zir, karena tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam Alquran dan al-Hadis. Sedangkan jenis ta’zir dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati. Sedangkan menurut fiqh al-biah merupakan tindakan yang haram dilakukan karena merusak alam serta melanggar maqasi{d al-shari’ah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum. Untuk masyarakat, hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya kawasan lahan dan hutan terjadinya kebakaran.