Analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad murabah}ah akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aprilyana, Ririn (2019) Analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad murabah}ah akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ririn Aprilyana_C92215130.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No 27 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad m urabahah Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/Pta.Pdg” ini adalah penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang pelelangan obyek jaminan akad murabahah akibat wanprestasi pada putusan nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang? 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO 27 tentang pelelangan objek jaminan akad murabahah akibat wanprestasi pada putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Padang ? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peggugat jelas telah lalai dan sengaja tidak membayar sisa tunggakan kepada tergugat dalam Hukum Islam sendir menjelaskan mewajibkan untuk secepatnya menyelesaikan pelunasan hutang-hutang yang dimilikya. Hal yang dilakukan tergugat dalam prosesn penjual objek akad murabahah yang dilakukan adalah hal yang di perbolehkan oleh Fatwa DSN MUI No 47 mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam pembiayaan akad murabahah tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hal yang dilakukan tergugat adalah upaya untuk mendapatkan piutangnya kembali. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak penggugat seharunya tetap berusaha untuk memenuhi kewajibanya dangan mengangsur tunggakannya. Dalam Fatwa DSN sendiri belum ada yang mengantur tentang besaran margin, sehingga penentuan besaran margin sepenuhnya adalah hak lembaga keuangn yang menentukannya. Namun sabaikya sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tidak seharusnya memberikan margin yang begitu besar.