Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholicha, Bilqis (2019) Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bilqis Sholicha_C92215152.pdf
Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaran parkir di Kabupaten Sidoarjo, skripsi ini menerapkan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 02 tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu memaparkan data yang ada atau kejadian yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran untuk menjawab, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian bahwa adanya beberapa peraturan yang telah dilanggar oleh pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo seperti tidak adanya palang bertuliskan lokasi tempat parkir berlanggan di beberapa titik yang seharusnya menjadi tempat parkir berlangganan dan adanya pihak ketiga yang diperkerjakan oleh pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik seperti menarik kembali retribusi parkir saat di lapangangan tanpa diketahui oleh pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah tercantum dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2012. Analisis hukum Islam menurut teori ijara>h telah terpenuhi namun pemerintah yang seharusnya melaksanakan kebijakan ini tidak melaksanakan dengan baik, dan pemimpin bisa dikataakan berkhianat dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mengganti sistem parkir berlangganan ataupun menghapusnya, karena ini sudah merugikan masyarakat.