Analisis Maslahah Mursalah tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubaddilah, Ari Fika (2019) Analisis Maslahah Mursalah tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ari Fika Mubaddilah_C01215008.pdf
Download (729kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam UU. Yaman No. 27 tahun 1998 M dan bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen (literature study). Selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif analitik yang akan membahas tentang putusnya proses peminangan atau khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M kemudian akan dianalisa menggunakan teori Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah aturan pemerintah Yaman yang diperlukan meskipun tidak adanya ketentuan nas Alquran ataupun hadis sebagai acuan istinbat hukum. Meskipun ketentuannya sudah dibahas oleh Ulama’ Imam Mazhab namun pembahasnnya hanyalah pendapat fikih Ulama’ mazhab saja dan belum berkekuatan tetap. Aturan legislasi dari qonun ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang bisa terjadi akibat putusnya peminangan atau khitbah dan kemanfaatannya dapat digunakan bagi seluruh penduduk Yaman ataupun penduduk negara lainnya jika memiliki persamaan dalam permasalahan tersebut. Adapun hasil analisis maslahah mursalah terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah pertimbangan istinbat hukum di negara Yaman yang berasal dari maslahah mursalah karena: Pertama, tidak adanya aturan secara tegas yang menjelaskan tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam nas ataupun hadis dan dalil-dalil qat’i. Kedua, kemaslahatan yang terkandung di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M tidak terdapat dalil yang menolaknya karena kategorinya sejenis dengan maqasid shari’ah yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat daruri atau pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Yaman. Ketiga, hasil ketetapan pengambilan hukum baru mengenai ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah maslahat yang bersifat umum bagi seluruh masyarakat dan umat Islam khususnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak yang berkaitan dengan pengembalian hadiah pasca putusnya khitbah disarankan; Pertama, sepantasnya masyarkat perlu adanya kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan adat istiadat tentang pengembalian hadiah khitbah setelah putusnya khitbah, tidak terkecuali tentang perbedaan dalam prosesi khitbah di masing-masing penjuru dunia. Kedua, adapun Undang-Undang Yaman yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi cerminan pemerintah dalam menjawab problematika perbedaan adat proses pasca khitbah di masyarakat Indonesia.