Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Studi Kasus: Kontribusi Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Tyas, Dyan Wahyuning (2019) Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Studi Kasus: Kontribusi Indonesia dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dyan Wahyuning Tyas_I72215028.pdf
Download (1MB)

Abstract

Produk perikanan merupakan komoditas paling besar di dunia dan permintaan pasar meningkat setiap tahunnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan ikan di laut yang semakin hari semakin menurun. Dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat, perusahaan perikanan bersaing ketat demi memenuhi kebutuhan pasar bahkan dengan cara illegal sekalipun. Menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, menangkap ikan diluar batas kuota, hingga memperkerjakan awak kapal selama 18-20 jam dan tidak digaji adalah beberapa upaya yang dilakukan perusahaan perikanan. Dalam penelitian ini adalah PT.Pusaka Benjina Resources, yang diduga melakukan perdagangan manusia dan perbudakan dalam usahanya. Menggunakan Teori Pengambilan Kebijakan oleh William D. Coplin, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang dikeluakan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Kasus Benjina sebagai upaya memerangi perdagangan manusia, yakni; (1) Mencabut dan membekukan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), (2) Melakukan moratorium kapal lasing yang berlayar di Indonesia, (3) Penghancuran kapal-kapal penangkapan ikan illegal, (4) Membantu pemulangan korban.