Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

kiftiyah, anifatul (2019) Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Anifatul Kittiyah F0247036.pdf1.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tesis dengan judul, "Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang Golput dalam pandangan Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan sosiologi (sociology apporach), pendekatan sejarah (historical apporach), dan pendekatan yuridis (statute approach). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis pada penelitian ini menggunankan deskriptif kualitatif..Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih al-siyāsah al-dustūriyyah dalam melihat Golput yang terjadi di negara Indonesia. Kedua, untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis dari perspektif hukum tatanegara.Hasil penelitian menyimpulkan baahwa: pertama, hukum memilih pemimpin dalam fikih al-siyāsah al-dustūriyyah, ada dua pendapat yaitu wajib dan farḍu kifayah. Wajib ditegakkan pemimpin menurut al-Ghazali karena untuk menjaga ketertiban agama dan dunia. Sedangkan menurut pendapat al-Mawardi adalah farḍu kifayah, jika ada seseorang yang telah memilih, maka gugur kewajiban yang lain untuk memilihnya. Jika dianalogikan hak memilih di negara Indonesia kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni farḍu kifayah, kewajiban individual yang apabila ada yang melaksanaan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Terdapat perbedaan batasan farḍu kifayah ditinjau dari perspektif fikih dan negara. Di Indonesia dalam memilih pemimpin total suara secara nasional yang harus didapatkan adalah sebanyak 50 % lebih. Hal tersebut sesuai denganUUD 1945 Pasal 6A (3). Kedua, sebagaimana yang kita tahu bahwa angka Golput dalamPemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Penurunan angka Golput tidak lepas dari peran lembaga penyelenggara Pemilu dan masyarakat luas. Untuk menekan meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Terlibatnya masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu.
Kata Kunci: Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah, Pemilihan Umum, Golput.