Studi komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maghfiroh, Aisyatul (2019) Studi komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aisyatul Maghfiroh_C93215093.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tindak pidana penjarahan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dan bagaimana analisis tindak pidana penjarahan terhadap hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Data yang dikumpulkan diperoleh dari data yang berasal dari sumber berita, jurnal dan buku yang relevan dengan tindak pidana penjarahan. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, menurut hukum pidana Islam tindak pidana penjarahan adalah (sariqoh) atau pencurian. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya dapat dikenai hukuman had dan ta’zir; kedua, menurut hukum pidana positif tindak pidana penjarahan termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang dikualifisir. Tindak pidana penjarahan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat tertentu atau pada saat bencana alam. Dalam hukum pidana positif hukuman bagi pelaku penjarahan adalah sejalan hukuman penjara paling lama tujuh tahun yang telah ditentukan dalam Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan. Dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, dengan adanya Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam menegenai pencurian, penulis berharap agar masyarakat lebih mengerti dan memahami terkait tindak pidana pencurian dalam bentuk apapun alasannya dan keadaannya pencurian tetaplah merupakan perbuatan yang melanggar hukum; kedua, bagi masyarakat atau para korban bencana alam, tidak diperkenankan melakukan tindakan penjarahan, meskipun diperbolehkan akan tetapi hanya sebatas menjarah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dalam keadaan sangat terpaksa.