Implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: studi kasus lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aulia, Nurul Hanifatul (2019) Implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: studi kasus lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nurul Hanifatul Aulia_G74215095.pdf
Download (10MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Bagil Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi akad bagi hasil atas pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bila ditinjau dari prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Pak Haris selaku ketua kelompok budidaya perikanana di Desa Tambak Oso berserta Pak Budi dan Pak Fauzi selaku pemilik lahan tambak, observasi di tambak, dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan sepuluh kali dalam jangka waktu lima bulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah akad kerjasama yang digunakan masyarakat Desa Tambak Oso masih dalam perjanjian menurut adat kebiasaan, yakni diucapkan secara lisan tanpa ada hitam di atas putih. Dalam implementasinya belum sesuai dengan prinsip muzara’ah. Hal ini dapat dilihat dari adanya hal yang menyebabkan berakhirnya akad muzara’ah. Pengupahan di Desa Tambak Oso juga belum memenuhi syari’at Islam dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena upah yang diberikan kepada pandega kurang dari UMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saran dari peneliti lebik baik perjanjian kerjasama menurut adat kebiasaan diubah dengan akad-akad menurut Islam agar lebih terarah. Dan sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar seketika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya tidak merasa dirugikan.