Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Diakuinya Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Amerika Serikat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hamdani, Faqih (2019) Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Diakuinya Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Amerika Serikat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Faqih Hamdani_E04213068.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengakuan sepihak Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat (AS). Dalam memfokuskan pembahasan penelitian ini, peneliti mengkhususkan kajian pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu yang terjadi di Yerusalem. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kemudian diperkuat dengan penelusuran data melalui sumber primer, dalam hal ini staff Fungsional Diplomasi dari Direktur Timur Tengah, Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri RI melalui wawancara, dan diperkuat dengan sumber sekunder berupa buku, laporan penelitian-penelitian terkait, maupun informasi media massa. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan konsep kebijakan luar negeri prespektif K.J Holsti sebagai instrument analisis untuk mengungkap dan menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Yerusalem tidak terlepas dari berbagai faktor mempengaruhinya, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi national interest (kepentingan nasional. Secara konstitusi UUD 45 sebagai perwujudan dasar pengambilan kebijakan untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Selain itu ikatan secara religio cultural dari mayoritas rakyat Indonesia dan Palestina membuat dukungan dan tuntutan dari masyarakat untuk pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Secara eksternal, kota Yerusalem sebagai kota suci dari tiga negara yang menjadi sengketa antara Palestina dan Israel membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Selain dari sisi kemanusiaan, konflik yang terjadi pada sengketa Yerusalem tersbut membuat sensitifitas agama tersentuh. Kedua, Secara aktif Indonesia meningkatkan dukungan untuk Palestina baik bilateral maupun multilateral pada tingkat regional maupun internasional, meliputi keikut sertaan Indonesia dalam KTT luar biasa OKI di Turki, dukungan pada forum DK PBB dalam isu Yerusalem, serta pada forum MU PBB. Tidak hanya dukungan dalam bentuk moril tetapi Indonesia juga memberikan bantuan kepada Palestina secara materiil dalam upaya dukungannya terhadap Palestina. Ketiga, Pembebasan biaya pajak ekspor Palestina untuk masuk Indonesia. Ekonomi merupakan bagian penting dalam konteks internasonal. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari menteri luar negeri Palestina yang menunjukan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membantu Palestina.