Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam Pemilu 2019

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmat, Basuki (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam Pemilu 2019. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Basuki Rohmat_C05215007.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum tahun 2019”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaiamana putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019 serta bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap putusan Mahkamah Kosntitusi Terhadap putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu Fiqh Siya>sah dalam ruang lingkup Ahlu halli wa al-‘Aqdi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomo 20/PUU-XVII2019 tentang daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah frasa paling lmbat 30 hari dalam Pasal 210 ayat (1) undang-undang tahun 2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republic Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari hari sebelum pemungutan suara”.