Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fathorrozi, Ahmad (2019) Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur. Undergraduate thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Fathorrozi_C92215144.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan judul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infarastruktur? Kedua, bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap akad pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infrastruktur? Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya, melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infarastruktur. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai pengelolaan keuangan haji menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang kemudian dianalisis dari sudut pandang mas{lah{ah mursalah untuk dapat menentukan posisi hukum dari pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dalam investasi pembangunan infrastruktur. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengelolaan keuangan haji untuk investasi pembangunan infrastruktur sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, serta investasi lain yang memungkin untuk ditetapkan oleh BPKH yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dari saudut pandang maslahah mursalah diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah. Serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan dua aspek. Pertama secara teoritis, untuk lebih mensistematiskan regulasi hukum dalam pengelolaan keuangan haji, karena sejauh ini regulasi yang ada masih cenderung general, sehingga masih memiliki cela untuk melakukan pengelolaan yang dapat merugikan calon jemaah haji. Kedua secara praktis, terkait dalam pengelolaan keuangan haji BPKH benar-benar mempertimbangkan resiko yang atas setiap kebijakan yang akan diambil, dan memberikan jaminan kepada jemaah haji terhadap keuangan yang dikelola oleh BPKH, sehingga tujuan dari pengelolaan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang dicita-citakan.