Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Studi Gender dan Politik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zakaria, Alfin (2019) Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Studi Gender dan Politik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alfin Zakaria_I71215013.pdf
Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya minimnya keterwakilan perempuan di DPRD sampang yang hanya 1 orang dan budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat sampang. Rumusan masalah terkait penelitian ini: Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memeperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengidentifikasi proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai teori gender dan politik. Hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan yang peneliti ambil. Anggota legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yakni dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Selain itu meski hampir seluruh anggota DPRD kabupaten sampang adalah laki-laki, namun meraka memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat dinilai dengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sebagai jawaban atas segala permasalahan perempuan di kabupaten sampang.Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Dalam tahap perundangan yang berupa sosialisi atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menemukan fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu budaya yang berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya patriarki yang kuat. Sehingga perempuan disana meyakini posisi perempuan hanya pada ranah domestic dan menimbulkan keraguan bagi perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada ranah publik.