Analisis hukum pidana Islam terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan proses penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Shohib, Ahmed Faradlillah (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan proses penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmed Faradlillah Shohib_C03215007.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyandapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana prosedur penyandapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak yang disadap. Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan penyandapan. Metode penelitan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian riset pustaka (library research) Kemudian data diolah dan di analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: prosedur penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu diawali dengan adanya pengaduan masyarakat, setelah KPK mendapat aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di keluarkan itu mencakup, penyelidikan peyidikan dan penuntutan bisa dengan melakukan penyadapan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK berwenang malakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya di dasarkan pada keterangan atau sumber yang jelas, karena jika tidak bisa menunjukkan keterangan atau sumber yang jelas, maka penyandapan yang dilakukan akan berdampak pada pelanggaran HAM. Menurut hukum pidana Islam penyadapan termasuk jarimah tajassus sebab perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahuluh dan dapat dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun tajassus boleh dikakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar, dalam konteks penegakan hukum, penyandapan yang dilakukan oleh KPK apabila dipandang dari kaidah istihsan maka diperbolehkan dengan dasar agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa masalah tajassus atau penyandapan dalam hukum pidana Islam perlu juga untuk dimasukkan teori-teori dalam rumusan undang-undang yang akan datang, agar kaidah-kaidah hukum Islam berlaku dalam hukum positif Indonesia. Idealnya aturan terkait penyandapan diatur secara lebih rincilagi dengan alasan agar tidak timbul tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang akan melakukan penyadapan.