Tinjauan fiqh siyasah dalam konsep Wizarah terhadap kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan: studi atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiriyah, Siti Nurul (2019) Tinjauan fiqh siyasah dalam konsep Wizarah terhadap kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan: studi atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Nurul Khoiriyah_F02216039.pdf
Download (3MB)

Abstract

Tesis ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Studi Atas Berlakunya UU No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana kewenangan Kemendagri dan mekanisme dalam pembubaran Ormas atas berlakunya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, (2) Bagaimana kewenangan Kemendagri dalam pembubaran Ormas jika ditinjau dari prespektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan sosio historis. Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis berdasarkan teori fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Kemendagri dalam melakukan tindakan hukum untuk membubarkan Ormas dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan diberlakukannya asas contrarius actus yang berdasarkan pada freies ermessen. Dari perspektif fiqh siyasah, kewenangan yang sama tersebut dimiliki oleh Wazir al- Tafwidh sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Adapun konsep Kemendagri dan Wazir al- Tafwidh dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat beberapa persamaan yang meliputi kedudukan, kewenangan, dan sumber kewenangannya. Kesimpulan yang bisa diambil ialah pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif terkait pembubaran Ormas atas berlakunya UU No.16 Tahun 2017 telah bertindak sesuai kewenangannya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).