Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Relasi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Audit Keuangan Negara

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mardayanti, Salfi (2019) Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Relasi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Audit Keuangan Negara. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Salfi Mardayanti_C95215103.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi Ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Relasi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana relasi badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan dewan perwakilan Rakyat (DPR-RI) dalam sistem audit keuangan negara?; 2. Bagaimana Analisis fiqih Siyasah terhadap relasi badan pemeriksa keuangan (BPK) dan dewan perwakilan rakyat(DPR-RI)?Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, disusun menggunakan analisis kuantitatif dan pola pikir deduktif dan deskriptif analisis. Teknik yang dikumpulkan menggunakan library researed, sumber- sumber yang di peroleh dari buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan DPR dan BPK. Selanjutnya data disusun dan dihubungkan dengan fiqh SiyasahHasil penelitian ini di simpulkan bahwasannya BPK dan DPR-RI memiliki relasi yang kuat, BPK dan DPR-RI memiliki relasi komplementer, yang mana saling menguatkan. Dalam hal ini BPK bertugas membatu DPR dalam soal mengontrol apakah pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan-ketentuan APBN yang sudah di setujui DPR. Sedangkan dalam konteks Fiqih Siyasah. Al-sulthan al-Tasyri’iyyah memiliki kesamaan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ahl Al-Halli Wa Al-‘Aqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk mengoptimalkan relasi antara BPK dan DPR perlu dibangun kerja sama yang lebih baik, dan tidak perlu lagi adanya perubahan kedudukan BPK dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.