Upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan dan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: studi kasus di Polrestabes Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ummah, Lailatul (2019) Upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan dan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: studi kasus di Polrestabes Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lailatul Ummah_C93214092.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Upaya Penanggulangan tindak pidana Penggunan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya) merupakan hasil dari penelitian lapangan (field research) tentang tindak pidana narkotika, yang bertujuan menjawab pertanyaan Apa Penyebab Oknum Anggota Polisi melakukan tindak pidana menggunakan dan mengedarkan narkotika, bagaimana Peran dan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Pelakunya Adalah Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya itu sendiri. dan bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview), kemudian data tersebut diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif dalam menyajikan data tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Polrestabes Surabaya menggunakan pola pikir Induktif yakni dengan berpacu pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan dan mengedarkan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Anggota Polisi yaitu menggunakan tiga cara: Preemtif diadakannya tes urine secara acak atau random, Preventif melakukan kerjasama antar sesama anggota Polisi agar dapat mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika, Represif Bagi Anggota dijatuhi sanksi disiplin serta terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan dan meyimpan narkotika untuk pengguna atau korban yakni rehabilitasi di internal dan kemudian akan dibersihkan darahnya dari zat adiktif tersebut. Bagi anggota polisi yang menjual narkotika baik sebagai pengedar atau bandar narkoba akan dilakukan proses pidana didalam pengadilan umum seperti pengedar narkoba pada umumnya, dan kemudian akan dikenai kode etik profesi dan akan diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP), kemudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dikenakan jarimah Hudud dan dijatuhi hukuman Had. Sehubungan dengan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran Bagi Pihak Kepolisian, sebaiknya lebih memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.