Tinjauan Fikih Siyasah dan Yuridis terhadap isu #2019gantipresiden.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azanima, Trisa (2019) Tinjauan Fikih Siyasah dan Yuridis terhadap isu #2019gantipresiden. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Trisa Azanima_C95215108.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan fikih siyasah dan yuridis terhadap isu #2019gantipresiden. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana analisis yuridis terhadap kebebasan berpendapat tentang isu #2019gantipresiden? Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap kebebasan berpendapat tentang isu #2019gantipresiden? Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk dekriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, kebebasan berpendapat telah diatur di dalam pasal 28e ayat 3 bahwa masyarakat berhak berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum juga telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang kebebasan pribadi. Kebebasan berpendapat terkait isu #2019gantipresiden adalah fenomena di mana masyarakat menyuarakan suara nya baik di muka umum atau di sosial media. Yang sempat menjadi perdebatan antara boleh tidak nya tagar #2019gantipresiden ini disebar luaskan. Kebebasan berpendapat sendiri sudah mempunyai payung hukum yaitu, diperbolehkan menyampaikan pendapat dengan alasan harus mematuhi peraturan yang ada. Tanpa menjelek-jelekan pihak lawan, ataupun tanpa unsur sara. Kedua, dalam fikih siyasah sebagaimana yang dimaksud pada pembahasan ini tergolong dalam istilah tasri’iyah yakni bertugas yang memberikan hak secara adil. kesimpulan di atas agar masyarakat Indonesia bisa tetap menyuarakan pendapatnya di muka umum dengan baik dan benar menurut undang-undang yang ada.