Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan Pemilu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ramadhani, Arlissa (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Arlissa Ramadhani_C93215046.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilu (Kajian Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor.1238/Pid.sus/2018/PN.Mks). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu dan bagaimana analisis hukum islam terhadap hukuman dalam putusan nomor.1238/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang tindak pidana kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisa dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam. Dari hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Makassar dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiyaan terhadap anggota pengawas pemilu kecamatan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta’zir menurut hukum pidana islam, hukuman ta’zi<r diserahkan kepada hakim. Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 3 bulan karena terdakwa sudah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 198A. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang kekuasaan disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang semestinya bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar peretimbangan hakim . Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera tetapi juga membuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana tersebut.