Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.PNG tentang Illegal Logging

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Setiyowati, Yessy (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.PNG tentang Illegal Logging. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yessy Setiyowati_C93215091.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png)” merupakan hasil dari penelitian putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana sanksi tindak pidana illegal logging dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana illegal logging dalam PutusanNomor:332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch) dengan metode kualitatif.Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskritif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana illegal logging yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana illegal logging Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara 4 bulan 10 hari, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun sanksi tindak pidana illegal logging Pengadilan Negeri Ponorogo dalam memutus perkara bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam tindak pidana illegal logging yang pernah dilakukan masuk dalam jarimah ta’zir. Dari kesimpulan di atas, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap dampak dari kerusakan hutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk aktif dalam menjaga dan melindungi hutan.Dan hukuman bagi pelaku illegal logging harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.