Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan : studi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.TKN

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Raharjo, Alfiani Mayshita (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan : studi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.TKN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alfiani Mayshita Raharjo_C93215094 (WATERMARK).pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ? 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ?
Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan-bahan bedah putusan, kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan hakim terhadap putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana dan denda Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kedua, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah adalah ta’zi>r berupa hukuman penjara dan hukuman ghumarah (denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim menjatuhkan para terdakwa dibawah minimal yang ada pada Pasal 82 ayat (1) hurf c dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang ancaman hukuman sudah di tentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada para penegak hukum terutama hakim, diwajibkan agar mempertimbangkan dan lebih cermat dalam menangani suatu perkara. Kedua, dengan adanya kasus ini, masyarakat diwajibkan agar senantiasa menjaga lingkungan terutama kelestarian hutan. Karena dengan melindungi alam sekitar masyarakat pula akan terhindar dari bencana alam.