Analisis Hukum Islam terhadap Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam Hasil Keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Inwan, Muhammad (2019) Analisis Hukum Islam terhadap Hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam Hasil Keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Inwan_C01215025.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami yang bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Data dikumpukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum terkait pernikahan menurut baḥsul al-masā’il NU Kota Surabaya dalam menentukan hukum berpoligami dengan tujuan memperoleh anak lalu menceraikannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, poligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya itu diperbolehkan dalam hasil keputusan Baḥsul Al-Masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13, selama (calon) suami-istri tidak menyebutkan persyaratan di dalam akad meskipun telah disepakati sebelum akad, akan tetapi sepantasnya hal itu dihukumi makruh. Kedua, poligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan baḥsul al-masā’il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di atas tidak sesuai hukum Islam karena poligami yang dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian (ta’liq) atau syarat diharamkan selamanya sesuai dengan nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat dan para ulama pun bersepakat bahwa pernikahan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: pertama, PCNU Kota Surabaya dalam mengambil keputusan baḥsul al-masā’il harus menggunakan dasar-dasar hukum Islam yang benar dan mempertimbangankan kemaslahatan dalam menegakkan hukum sebagaimana semestinya; kedua, bagi orang yang ingin berpoligami seperti yang dijelaskan di atas seharusnya tidak merugikan pihak perempuan dengan menceraikannya setelah memperoleh anak karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan raḥmah.