Tinjauan Fiqh Al Siayasah Al Disturiyyah terhadap implementasi kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014: studi kasus di Desa Amgsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sulaiman, Sulaiman (2019) Tinjauan Fiqh Al Siayasah Al Disturiyyah terhadap implementasi kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014: studi kasus di Desa Amgsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Sulaiman_C95215105.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Al-siyasah Al-dusturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Kasus di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana implementasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana tinjaun Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah tentang implementasi kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, pemerintahan Desa Angsanah tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama ini pembangunan Desa Angsanah yang sangat digencarkan lebih kepada sektor infrastruktur, sedangkan sektor lain tidak menjadi prioritas utama oleh pemerintahan Desa Angsanah. Sejauh ini keadaan pembangunan desa angsanah mulai dilesatkan, pasalnya terdapat beberapa aspek pembangunan diantaranya adalah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di bidang kerajinan dan kesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalah pelayanan air bersih dengan melakukan pengeboran di setiap dusun yang dilanda kekeringan saat kemarau panjang, selain itu promram tersebut di atas dianggarkan oleh pemerintahan Desa Angsanah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintahan desa Angsanah untuk lebih fokus lagi dalam hal membangun dan mengembangkan potensi Desa pada segala sektor utamanya dalam hal pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan kreatif, selain itu perlu adanya pemerataan pembangunan pendukung seperti peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa. Dalam kaitanya dengan kewenangan pemerintahan desa, maka Islam sudah memposisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari al-Imamah, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah, maka dengan klasifikasi yang sudah di jelaskan sebelumnya, pemerintahan desa masuk dalam al-siyasah al-Dusturiyyah al-Thanfidiyyah yang menjelaskan tentang imam (pemimpin). Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengan masyarakat (ummah) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sulaiman, Sulaiman sule8455@gmail.com C95215105
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmad, Ahmad Khubby Ali goesbobby@gmail.com 2020097801
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqh Al Siayasah Al Disturiyyah; kewenangan Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Pembinaan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Sulaiman Sulaiman
Date Deposited:	12 Dec 2019 06:51
Last Modified:	12 Dec 2019 06:51
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/36298

Actions (login required)

View Item