Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Indira Asa (2019) Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Indira Asa Putri_G74215147.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya terhadap Pembangunan Negara di Indonesia” ini menganalisis mengenai implementasi Sukuk Negara beserta dampak yang diberikannya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk implementasi secara riil Sukuk Negara dengan membandingkan praktek riil dengan aturan-aturan dalam Islam dan dampak Sukuk Negara yang mencakup proyek-proyek yang sedang dibangun dan hasil dari proyek infrastruktur yang telah dibangun berdampak pada lingkungan sekitar dan yang mendapatkan dana Sukuk Negara itu sendiri. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan content analysis. Subjek penelitian adalah Sukuk Negara. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Kementerian Keuangan pusat serta laporan APBN tahun 2013-2018. Data dianalisis dengan item-item yang ada dalam praktek riil beserta Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, dan akad-akad dalam syariat Islam beserta hasil wawancara. Hasil penelitian membuahkan hasil bahwa Sukuk Negara memiliki empat jenis struktur Sukuk Negara yaitu: SBSN Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Al Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be Leased, SBSN Wakalah dimana pada prakteknya sukuk-sukuk tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara. Dana-dana tersebut dialokasikan untuk belanja K/L pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional. Struktur Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, AAOIFI, serta syariat Islam. Pada prakteknya, SBSN Ijarah Sale and Lease Back telah mengikuti aturan dalam AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1), serta bentuk trasaksi jual beli asset dimana pembeli menyewakan kembali asset yang telah dibelinya kepada pihak penjual maka sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN- MUI/VI/2008. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah tetap menjaga berjalannya Sukuk Negara sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan negara yang tertera. Selain itu juga, diharapkan agar kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu informasi mengenai implementasi Sukuk Negara secara riil di Indonesia dan dampak yang telah dihasilkan dari Sukuk Negara. Diharapkan juga untuk lembaga-lembaga yang mendapatkan dana Sukuk Negara untuk menjaga hasil dari Sukuk Negara yang telah diterimanya.