Tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sundari, Sundari (2019) Tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
SUNDARI_C92216209.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta?
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di kota DKI Jakarta. Untuk memperoleh data di lapangan penulis melakukan wawancara (interview) dan dokumenter. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum ke dalam hal yang khusus.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor kendaraan yang sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kedua, Jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dilarang yaitu jual beli yang di dalamnya ada identitas yang dipalsukan. Agama Islam melarang jual beli yang di dalamnya mengandung Tadlis atau penipuan dan adanya unsur pemalsuan. Konsep Islam mengenal dengan adanya Haram Lighairihi yakni bukan disebabkan oleh dzatnya yang haram akan tetapi keharaman ini muncul disebabkan oleh adanya penyebab yang lain. Sebenarnya ia termasuk jual beli yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang dilarang oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009, yaitu karena jual beli tersebut mengganggu ketertiban identitas kendaraan dan mengecoh pihak kepolisian dalam menertibkan sisitem ganjil genap yang berlaku di DKI Jakarta. Dari praktik jual beli di atas maka penulis memberikan saran bagi berbagia pihak yang pertama, pihak kepolisian agar penegakan hukum yang berlaku harus membuat pelanggar jera. Kedua, bagi pihak samsat agar pembuatan TNKB lebih cepat.