Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustina, Lutfhia Dewi (2019) Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Luthfia Dewi Agustina_C92216173.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori ijarah, wakalah, serta wakalah bil ujrah yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan.Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pedagang membayar tarif dana kebersihan tiap kali berdagang sebesar Rp. 2.000,00 ditatik oleh petugas kebersihan pasar yaitu Karang Taruna Tunas Harapan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa pada pukul 07.00-08.00 WIB. Kedua, menurut hukum Islam, praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan akad ijarah dan wakalah fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi serta tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Wakalah bil Ujrah. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya memahami tentang kontrak agar tidak dirugikan dalam kontrak tersebut. Sedangkan kepada pihak perangkat desa seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam melakukan tindakan baik pengawasan maupun penertiban. Dan untuk pihak pengelola hendaknya bisa lebih jujur dalam bermuamalah serta \memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Desa.