Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal purabaya kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Shofatilla, Mukhammad Adi (2019) Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal purabaya kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mukhammad Adi Shofatilla_C03215024.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara Hipnotis di Terminal Purabaya ini adalah hasil penelitian studi lapangan atau / field research, guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni 1). Bagaimana tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya? 2). Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya kota Surabaya ?Dalam penelitin ini data yang dikumpulkan melalui wawancara dan data dari pihak terminal Purabaya. Data kemudian di analisis secara kualitatif dengan metode deduktif.Hasil menunjukan bahwa 1). Dari hasil data kriminalitas terminal Purabaya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 angka kejahatan hipnotis terdapat 10 (sepuluh) kasus, di antara modus pelaku yang pertama, pelaku mengaku sebagai teman korban saudara atau penjemput asli sehingga berhasil membawa korban keluar dari terminal dan meninggalkannya di tengah jalan dengan alasan disuruh membeli materai lalu meninggalkan korban sendirian dan membawa tas korban pergi, dan pada kasus kedua dengan modus pelaku menyamar menjadi pengunjung yan juga mau menaiki bus di tengah perbincangan pelaku pergi dan tanpa disadari ternyata pelaku pergi dengan membawa handphone korban. 2) analisi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya termasuk kejahatan penipuan yang man terdapat unsur tipu musliat, sehingga termasuk kedalam jari>mah ta’zi>r yang menganggu hak individu, dengan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan ulil amri> dan menyesuaikan dengan pasal 378 KUHP maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana penipuan dengan cara menambah segala sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keamanan para penumpang dan juga masyarakat sekitar.