Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitri, Dwi Nurina (2019) Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hidayat Surya Abadi_F02716158.pdf
Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memuat tiga permasalahan yaitu : (1) Bagaimana praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? (3) Bagaimana analisis hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1)Praktik jual beli di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini terjadi antara yaitu petani (penjual) dengan CV(pembeli) dan CV (penjual) dengan pembeli tanah kavling (pembeli). Jual beli yang dilakukan antara petani dengan CV dilakukan didepan notaris dan secara hukum sah karena tanah yang dijual tersebut memang milik petani, sedangan jual beli yang dilakukan antara CV dengan pembeli dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya notaris dan pembeli saat itu tidak tau jika tanah tersebut belum menjadi milik CV. Sehingga terjadi sengketa saat pembeli sudah melunasi tanah tersebut kepada CV sedangkan CV belum melunasi tanah tersebut kepada petani.(2)Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan antara petani selaku penjual dengan CV selaku pembeli adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan jual beli yang terjadi antara CV selaku penjual dan para pembeli adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat barang yakni bukan milik sendiri dan tidak atas penguasaan CV. Pembeli pun awalnya tidak tahu bahwa tanah tersebut masih menjadi milik petani. Adanya unsur gharar karena terjadi kerjasama antara CV dengan para pejabat kampung setempat untuk mengatakan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik CV padahal tanah tersebut masih milik petani.(3)Dalam Tinjauan hukum positif jual beli yang dilakukan antara petani selaku penjual dan CV selaku pembeli adalah sah menurut hukum karena dilakukan di depan Notaris dan sertifikat tanah tersebut milik petani selaku penjual, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jual beli yang dilakukan antara CV selaku penjual dengan para pembeli adalah tidak sah karena tidak dilakukan di depan Notaris dan sertifikat tanah tersebut bukan milik CV selaku penjual, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk hak dan kewajiban masing-masing dalam jual beli tanah sebaiknya (1)Para pengembang tanah khususnya CV untuk menjual tanah yang memang telah menjadi hak milik saja agar tidak merugikan banyak pihak dikemudian hari.(2)Para pembeli tanah, untuk benar-benar memeriksa sertifikat hak atas tanah yang akan dibeli dan berkonsultasi pada pihak PPAT.