Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana Dumping Limbah B3: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surono, Raniah Sirin Labiba (2019) Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana Dumping Limbah B3: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Raniah Sirin Labiba Surono_C93215110.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG) ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup dan bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana dumping limbah B3, baik berupa sumber hukum primer mapunu sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut penulis akibat kelalaiannya pengurus korporasi juga turut melakukan tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup sehingga pertanggungjawaban pidana juga dijatuhkan kepada direksi PT. Indominco Mandiri. Selain itu, pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup juga hendaknya diterapkan sebab karakteristik fly ash dan bottom ash bersifat toxic terhadap makhluk hidup dan lingkungannya sekalipun dalam konsentrasi yang relatif kecil. Dalam hukum pidana Islam, dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk ke dalam tindak pidana ketegori jarimah ta’zir dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Menurut penulis, hukum pidana Islam berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana sebab kemudharatan harus dihilangkan semampunya, selain itu terdapat suatu keterkaitan dengan maqas}id al-shari’ah yaitu dengan menjaga al-kulliyyat al-sitt. Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, penegak hukum lebih memperhatikan aspek penjeraan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara; kedua, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan secara keseluruhan dan maksimal salah satunya pemberian dan evaluasi bimbingan teknis serta pengawasan perizinan lingkungan hidup; ketiga, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; keempat, pemerintah dan masyarakat beriringan dan secara sinergis melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.