Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 106/Pid.sus/2017/PN.psr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmah, Ikfina Aesya (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 106/Pid.sus/2017/PN.psr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ikfina Aesya Rahmah_C93215060.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN.Psr ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN. Psr? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN. Psr? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 106/Pid.Sus/2017/Pn.Psr memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan bahwa terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan kemudian berterus terang atas perbuatan yang dilakukan. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan penjatuhan pidana penjara di bawah minimal khususnya terkait ketentuan Undang- undang perlindungan anak. Kedua, berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak masuk dalam kategori zina diberikan hukuman berupa ta’zi>r yaitu hukuman yang diberikan dan besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara hendaknya memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus undang- undang perlindungan anak sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar diharapkan tidak akan terulang kembali kejahatan tersebut.