Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ridhwan, Muhammad (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Ridhwan_C95215092.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Advokat Melindungi Berkas dan Dokumen Klien adalah penelitian yang difokuskan tentang bagaimana peran advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien pandangan hukum positif dan fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu menyusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003, selanjutnya dianalisis menggunakan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat kedudukan advokat adalah sebagai penegak hukum yang mandiri. Advokat harus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan secara mandiri untuk mewakili kepentingan klien atau masyarakat serta tidak terpangaruh terhadap kekuasaan negara meskipun ada beberapa undang-undang yang dirasa bertentangan dengan undang-undang penyidik dalam penyitaan berkas dan dokumen klien, kedua, kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen klien dalam pandangan fiqh siyasah dirasa sudah sesuai karena terdapat kesamaan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan konsep pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam, yang meliputi wakalah, h}akam, mufti dan mus}alih alaih yang mana empat kategori profesi tersebut memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan advokat. Keempat ulama madzhab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum lainnya meskipun berada diluar lembaga peradilan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:Pertama, pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali terhadap undang-undang keadvokatan guna lebih signifikan menjelaskan kewenangan advokat terhadap kliennya; Kedua, para penyidik agar lebih profesional dalam menangani perkara pidana di tingkat penyidikan, sebaiknya para penyidik membangun komunikasi yang 2 arah diantara penyidik dengan advokat atau tersangka, dan juga saksi demi terwujudnya keadilan yang bermartabat