Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Inayah, Nailatul (2019) Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nailatul Inayah_C91215074.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menerapkan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif.Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori fikih terkait dengan syarat adilnya wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa kepala KUA menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali yang diragukan keadilannya oleh calon pengantin perempuan ini sah, karena secara administrasi sudah terpenuhi.kedua, dalam literatur fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi adil itu sendiri.Menurut Abu Shuja>’ bahwa salah satu syarat adil diantaranya melakukan perkara yang diwajibkan agama, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Apabila diterapkan dengan menggunakan syarat wali seperti yang disebutkan oleh Abu Shuja>’dikhawatirkan akan menimbulkan mad}arat yang besar dan menimbulkan fitnah diantara masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kaidah fiqhyah yang tidak mensyaratkan wali nasab untuk penikahan harus adil. Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan: pertama, pihak KUA sudah benar dengan tidak perlu memandang adil atau tidaknya seorang wali, karena secara definisi tidak jelas adil yang dimaksud seperti apa. Sedangkan tidak adil tersebut tidak hanya dengan melakukan dosa besar, akan tetapi fasik juga termasuk didalamnya. Hal ini juga pasti menyulitkan pihak KUA jika pada zaman sekarang menerapkan syarat adil tersebut karena berkaitan dengan privasi seseorang.kedua, untuk para wali nikah, patuhi prosedur yang ada.Sekalipun syarat adil ini sering dikesampingkan, setidaknya memiliki sifat-sifat yang membawa kebaikan bagi pernikahan yang dibawah perwaliannya.Meskipun dikatakan belum adil, namun berilah kenyamanan dan ketentraman untuk berbagai pihak.