Nalar istinbat hukum Islam dalam pembentukan kebijakan publik perspektif maqasid al-shari'ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhaimin, Muhaimin (2019) Nalar istinbat hukum Islam dalam pembentukan kebijakan publik perspektif maqasid al-shari'ah. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhaimin_F18312055.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertumpu pada diskursus rekontekstualisasi inter-relasi hukum Islam dan proses perundangan di Indonesia pada level daerah, yakni di Kabupaten Jember. Rekontekstualisasi itu tidak hanya terhadap Perda yang berhubungan dengan pengaturan normativitas perilaku dan kepentingan umat Islam, tapi juga, Perda yang berbasis pada norma umum (non-Islam) yang didalamnya bisa dimasuki ajaran-ajaran hukum Islam sebagai pertimbangan pengambilan dan pembentukan kebijakan tersebut. Penelitian ini terfokus pada tiga pokok permasalahan yang dikaji, yaitu: 1) Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) periode 2016-2017 sebagai bentuk kebijakan publik di Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana nalar istinbat hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Jember periode 2016-2017? dan 3) Bagaimana nalar maqasid al-shari’ah sebagai tujuan hukum dalam pembentukan Perarturan Daerah di Kabupaten Jember ? Untuk menjawab fokus kajian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan, comparative approach law dan historical-sosiologis law, dengan tehnik penggalian data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Proses itu dilakukan untuk menemukan nalar istinbat hukum Islam berbasis maqasid al-shari’ah dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Jember periode 2016-2017. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Proses prosedural yang dijalankan Pemerintah Daerah di Kab. Jember dalam upaya merancang, merumuskan, membahas, serta melaksanakan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, termasuk keberadaan asistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap beberapa Perda yang bernuansa agama, yang pada akhirnya, gagal diundangkan sebagai Produk Hukum Daerah yang sah., 2) Dari sisi nalar istinbat hukum Islam, cara pandang yang dipakai oleh Anggota DPRD ataupun stakeholder yang berkepentingan dalam melakukan perumusan Perda, lebih cenderung menggunakan nalar Fiqh sosial dan kontemporer. Nalar istinbat yang dibasiskan pada narasi berfikir kemaslahatan holistik, bukan parsial. Kemaslahatan yang dirumuskan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan instrumentatif kontekstual, tidak sekedar melakukan pereduksian atau induksifitas pada teks yang ada di kalangan faqih di era-era awal kodifikasi hukum Islam. 3) Dengan paradigma maqasid al-shari’ah; dimana Jasser Auda menjadi pijakan, Perda di Kabupaten Jember tergologong pada model maqasid kenabian. Sebuah model untuk mengetahui bagaimana maksud-maksud kenabian dalam mengatur nilai-nilai kemasyarakatan melalui risalah yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW.