Analisis hukum pidana Islam terhadap kealpaan dalam tindak pidana Illegal Logging: studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fadilah, Okta Nurul Lailatul (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap kealpaan dalam tindak pidana Illegal Logging: studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Okta Nurul Lailatul Fadilah_C03216037.pdf
Download (10MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)" adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam tindak pidana illegal logging serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojononegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam tindak pidana illegal logging. Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library research) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir induktif, yaitu menjelaskan putusan Pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah Pasal 83 ayat 2 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman ta’zir karena tidak ada ketentuan nas}s}mengenai tindak pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya bagi semua aparat penegak hukum terutama hakim supaya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.