Analisis hukum Islam terhadap praktik Akad Murabahah pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pambudi, Edwin Rilo (2019) Analisis hukum Islam terhadap praktik Akad Murabahah pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Edwin Rilo Pambudi_C72214073.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39099

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai (1) Apa alasan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad Murabahah untuk pembiayaan kesehatan, (2) Bagaimana cara pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menaksir/memperkirakan besarnya biaya pengobatan, dan (3) Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad murabahah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumenter. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan pertama yakni alasan (a) dalam akad tersebut berubah menjadi akad pinjam meminjam yang berupa uang, karena pihak BMT disini tidak memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana talangan kesehatan, (b) serta margin yang ditetapkan juga ringan, (c) dan jangka waktu yang lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. Kedua, yakni pembiayaan murabahah kesehatan tidak ditaksir/diperkirakan besaran biaya pengobatan akan tetapi hanya menyetujui besaran biaya dari pemohon. Cara ini didalam hukum Islam masuk kategori fasid (rusak) karena tidak jelas/konkret nilai pengobatan yang dibutuhkan. Ketiga, jika ada wanprestasi cara penyelesaian yang dilakukan (a) Melakukan musyawarah kepada nasabah, (b) Collection, yaitu penagihan secara intensif, (c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan/ memberikan keringanan jumlah pembayaran, (d) Rescheduling, (penjadwalan kembali). Sehubungan dengan kesimpulan diatas, diharapkan pihak BMT dapat menerapkan akad Murabahah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tercapai visi dan misi yang telah dicantumkan. Serta lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.