Kedudukan calon legislatif mantan Narapidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 dalam perspektif Kriminologi dan hukum pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Atika Minkhatul Maula (2019) Kedudukan calon legislatif mantan Narapidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 dalam perspektif Kriminologi dan hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Atika Minkhatul Maula Putri_C93215098.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam merupakan hasil dari penelitian putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kedudukan calon mantan narapidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018 dan bagaiamana perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018 sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam kriminologi dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi secara hirarki termasuk peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah Undang-Undang maka peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam perspektif kriminologi mantan narapidana masuk dalam teori labeling karena pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan hukum pidana Islam tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan masuk dalam jarimah ta’zir, sedangkan seseorang tersebut telah dihukum penjara dan melakukan taubat maka ia diperbolehkan mencalonkan lagi tetapi tidak ada yang menjamin seseorang yang pernah melakukan tindak kejahatan lagi maka jika seseorang tersebut melkukan kejahatan lagi hukumannya jarimah takzir hukuman mati. Adanya kesimpulan di atas diharapkan agar pro kontra dalam mantan narapidana korupsi calon legislatif tidak ada lagi. Karena sudah jelas di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum kepada semua orang termasuk orang yang pernah dipidana, serta di dalam Undang-Undang HAM semua orang berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan jika banyak kontra dalam putusan ini maka lebih baik dibuatkan Undang–Undang yang lebih jelas agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.