Analisis Fiqh Siyasah terhadap pemberian Amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan: studi kasus Baiq Nuril

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisa, Khoirun (2020) Analisis Fiqh Siyasah terhadap pemberian Amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan: studi kasus Baiq Nuril. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khoirun Nisa_C05216028.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Pemberian Amnesti Dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasusu Baiq Nuril)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana analisis pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Dengan Pertimbangan Kemanusiaan dan bagaimana analisis fiqh siya<sah jika dikaitkan dengan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril melalui pertimbangan kemanusiaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa statute approach. Adapun teknik yang digunakan adalah library research. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dengan pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum positif dan dihubungkan dengan konsep fiqh siya<sah dusturiyah dan menggunakan al-Afwu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian amnesti kepada Baiq Nuril diberikan atas dasar rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus hak istimewa yang dimilikinya, atas laporan dari Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dengan dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pandangan fiqh siyas<ah dustu<ri<yah, terjadi kesesuaian antara pemberian amnesti oleh Presiden dengan kajian imamah dan konsep al-Afwu yang mengedepankan kemaslahatan ummat. Artinya, konsep al-Afwu ini diberikan ketika ada seorang umat yang telah melakukan kesalahan dan menyadari atas tindakan tersebut, maka pemimpin memberikan ampunan. Konteks tersebut sama hal nya dengan kasus Baiq Nuril yang mana telah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo, karena amnesti sendiri merupakan sifat pengampunan dari pemimpin. Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkan agar cepat terselesaikannya peraturan yang lebih lanjut dan khusus terkait perundang-undangan tentang amnesti. Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi tentang Undang-undang Informasi dan Transasksi Elektronik sebab di dalam peraturan tersebut masih menimbulkan pasal karet dan siapapun bisa terjebak akibat salah tafsir.