Prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli Tanah Kavling di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Stiyo, Yufi Bagus Duwi (2020) Prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli Tanah Kavling di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yufi Bagus Duwi Stiyo_C92216211.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kavling Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik jual beli tanah kavling, serta bagaimana analisis hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli tanah kavling Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan teknik deskriptif analisis yaitu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli tanah kavling belum dilakukan pengkavlingan oleh pelaku usaha, tidak sesuai dengan yang disampaikan di dalam brosur dan kontrak perjanjian serta tanggung jawab pelaku usaha yang tidak beri kejelasan waktu. Kedua, dalam hukum Islam jual beli ini terdapat unsur gha>rar atau ketidak jelasan pada syarat objeknya, pada kontrak perjanjian terdapat unsur tadli>s atau penipuan serta tanggung jawab yang dilakukan tidak diberi kejelasan waktu, maka transaksi jual beli ini termasuk fa>sid atau rusak karena secara teknis sesuai dengan objek rukun, tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai di kemudian hari. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli tanah kavling konsumen sudah seharusnya mendapatkan apa yang menjadi haknya dikarenakan konsumen telah melakukan kewajibannya, dan pelaku usaha dalam menawarkan produknya dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, selain itu tanggung jawab ganti kerugian diharuskan untuk diberikan kepastian waktunya. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pelaku usaha hendaknya memberikan kepastian waktu mengenai pemenuhan kontrak perjanjian. Sedangkan kepada pihak konsumen sebaiknya lebih selektif dalam mencari informasi mengenai tanah yang akan dibelinya serta tidak percaya begitu saja terhadap penawaran yang diberikan oleh penjual sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.