Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Febriyanti, Annisa Ayu (2020) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Annisa Ayu Febriyanti_C93216120.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dengan Keterlibatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, untuk menjawab pertanyaan :1) Bagaimana tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibatan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat di dalam buku-buku hukum, serta dokumen yang terdapat di dalam perundang-undangan (Statuta Approach). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif yang membahas keterlibatan anak di dalam tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kejahatan Terorisme dengan keterlibatan anak sebagai pelakunya merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi disini anak dikategorikan berbeda hukuman yang di dapatkan oleh orang dewasa, karena anak hanyalah manus ministra (alat melakukan sebuah kejahaan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5, mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restorativ di dalam proses pidananya, sedangkan analisis di dalam hukum Pidana Islam, anak belum dapat dibebankankan hukuman atau tidak termasuk mukallaf karena sudah tertera di dalam hadist ibnu al-Nasa’i yang menyebutkan bahwasanya Qalam hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga golongan yakni orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila sampai sadar. Jadi, untuk kategori anak tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya dan belum dapat dibebankan hukuman hingga dia mencapai dewasa. Sejalan dengan kesimpulan di atas saran dari penulis untuk yang akan datang, sebaiknya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif perlu merevisi peraturan perundang-undangan terorime yang sudah ada dengan menambhakan pasal secara khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Agar sanksi ntara anak dengan orang dewasa dalam tindak pidana terorisme dapat dibedakan.