Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muslim, Imam (2020) Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imam Muslim_C91216092.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamaan Wonosalam Kaupaten Jombang Jawa Timur dan bagaimana analisis yuridis terhadap latar belakang kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir dedukif, yaitu menerapkan hal-hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan ke hal-hal yang bersifat khusus, yang dalam hal ini bermaksud untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran yang umum tentang perkawinan setelah itu dihubungkan dengan pemikiran yang khusus mengenai perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam mengurangi sekaligus menangani permasalahan perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, camat Wonosalam membuat kebijakan bagi pelaku yang hendak melakukan perkawinan dini, mereka harus menyediakan sekaligus menanam 5 bibit tanaman durian di lahan pihak wanita, dengan harapan selama 5 tahun tanaman durian itu dapat membantu perekonomian keluarga tersebut serta untuk mencapai salah satu tujuan dari perkawinan yakni menciptakan keluarga bahagia dan kekal. Kedua, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, artinya latar belakang kebijakan Camat Wonosalam ini sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kebijakan Camat Wonosalam tersebut juga sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak pemerintah Kecamatan Wonosalam agar lebih diperhatikan dan dijalankan kebijakan tersebut agar dapat menangani permasalahan perkawinan dini yang semakin hari semakin banyak kita jumpai dan kita rasakan dampaknya.