Analisis sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurmalasari, Desi (2020) Analisis sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Desi Nurmalasari_G02216004.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penerapan SPIP Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan dan bagaimana Analisis SPIP menurut Peraturan Pemerimtah Nomor 60 Tahun 2008 antara teori dengan praktik yang diterapkan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu observasi dan dokumentasi seputar objek yang diteliti dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, serta masyarakat Desa Dadapan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapan antara teori dengan praktik yang diterapkan dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan SPIP karena kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, hal tersebut dapat menyebabkan LPJ untuk dana desa disampaikan dengan terlambat. Keterbatasan komputer yang dimiliki desa sehingga pegawai kurang mengetahui dalam mengoperasikan komputer. Keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes menyebabkan BUMDes belum bisa bekerja sehingga pengelolaan dana desa dadapan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Saran yang dapat disampaikan peneliti untuk Desa Dadapan yaitu Pemerintah Desa perlu meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dana desa dengan memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada Perangkat Desa tentang pengelolaan dana desa. Dan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan.