This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Tyas, Puspitalis Wahyuning (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kampanye Pemilu di masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 tentang Pemilu. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Puspitalis Wahyuning Tyas_C95216139.pdf Download (3MB) |
Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 2) Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris serta menggunakan metode pemikiran deduktif. Data penelitian di himpun melalui teknik wawancara, observasi, dokumntasi dan studi pustaka yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa telah terjadi kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan, pada pergelaran pemilu tahun 2019 lalu, yang mana hal itu melanggar undang-undang nomor 7 tahun2017 tentang pemilu pasal 280 tentang larangan kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun menurut keputusan Bawaslu kegiatan tersebut tidak merupakan pelarangan kampanye dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kampanye. Sedangkan dalam tinjauan Fikih Siya>sah kampanye merupakan salah satu perbuatan menaawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya, yang didasarkan dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 55, bahwa diperbolehkannya memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan. Fungis utama masjid adalah untuk mengagungkan nama Allah dan tempat beribah umat Islam namun pada masa Rasulullah masjid juga digunakan sebagai tempat pusat pemerintahan dan politik, hal itu juga tidak banyak berubah pada masa sahabat. Namun dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan, jumlahnya penduduk, luas wilayah serta perpecahan umat islam, fungsi masjid tidak bisa disamakan seperti masa klasik. Oleh karena itu kampanye di masjid merupakan hal yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan fungsi utama masjid yang mengagungkan Allah sedangkan kampanye sudah di pastikan akan mengagungkan nama partai politik atau perorangan yang melakukan kampanye hingga sampai menyudutkan dan menghina kelompok patai lain. Oleh karena itu kampanye di masjid harus dilarang karena akan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antara jamaah masjid tersebut.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Pemilihan Umum |
||||||||
Keywords: | Fikih Siyasah; Kampanye; Pemili | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Puspitalis Wahyuning Tyas | ||||||||
Date Deposited: | 04 Apr 2020 06:18 | ||||||||
Last Modified: | 06 Apr 2020 02:58 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/39623 |
Actions (login required)
View Item |