Analisis peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kec. Sekaran Kab. Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdullah, Zidni (2020) Analisis peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kec. Sekaran Kab. Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdullah Zidni_C91215089.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian lapangan guna menjawab rumusan masalah bagaimana praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan? dan bagaimana analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif, Metode penelitian yang digunakan untuk analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul kemudian dinalisis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, akan tetapi tidak dengan menghadirkan wali nikahnya. Kepala KUA Kecamatan melakukannya pertimbangan, yaitu karena wali nikahnya dalam keadaan telah lanjut usia dan sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk datang ke KUA Kecamatan. Namun, dalam faktanya wali tersebut dalam keadaan sehat dan tidak seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah ini cacat administrasi dan tidak boleh melaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatanya. Karena dalam pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan jika pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sesuai ketentuanya. Pemeriksaan dokumen tersebut sangatlah penting, karena dengan melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dapat diketahui kavalidan data yang dimiliki oleh calon pengantin, dan walinya. Tentunya praktik pemalsuan data juga akan diketahui dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan hadirnya calon suami, calon isteri dan wali. Sebab berkas-berkas untuk pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan sebagai persyaratan administratif. Namun, hal ini juga tidak dapat dianggap hal yang tidak penting. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengatur pemeriksaan dokumen pra-nikah bertujuan untuk mengetahui kevalidan data antara calon pengantin dan walinya, serta yang dapat menunjukan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.Diharapkan kepada seluruh KUA Kecamatan untuk melaksanakan praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya kepada Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan lembaga Negara yang berintegritas.