Analisis Siyasah Dusturiah terhadap keberadaan konsep Godly Constitution dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan pada kolom agama di E-KTP

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suhardityo, Bagas (2020) Analisis Siyasah Dusturiah terhadap keberadaan konsep Godly Constitution dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan pada kolom agama di E-KTP. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bagas Suhardityo_C05216009.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan, pertama tentang bagaimana tinjauan keberadaan konsep godly constitution dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dan yang kedua tentang bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keberadaan konsep godly constitution dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP. Data penelitian dihimpun melalui teknik library research dengan pendekatan statue approach yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan case approach dengan menelaah beberapa kasus yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan conceptual approach yang bersumber dari perkembangan doktrin dalam ilmu hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya nilai ketuhanan dalam konstitusi (godly constitution) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, memudahkan para penghayat kepercayaan memperoleh hak konstitusionalnya sebagaimana agama yang diakui dengan bedasarkan kepada Sila Pertama Pancasila. Dalam Siyasah Dusturiyah adanya nilai ketuhanan memberikan penjelasan bahwasanya tidak ada paksaan dalam menentukan keyakinan yang diyakini sebagaimana rumusan Piagam Madinah. Peranan Mahkamah Konstitusi merumuskan putusannya sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagaimana kewenangan Wilayah Al-Mudzolim dalam Siyasah Dusturiyah dan penanganan administrasi yang baik demi terwujudnya jaminan keadilan sebagaimana penerapan dari siyasah idhariyah.Penulis menyarankan kepada Pemerintah seyogianya segera melakukan pendataan serta menyosialisasikan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang berkenaan dengan putusan ini, karena dikhawatirkan akan ada aliran penghayat kepercayaan baru atau bahkan agama baru yang bermunculan dan tidak sesuai dengan nilai ketuhanan di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar NRI 1945.