Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI DAPIL XI Jabar

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pangestu, Tonny Fuji (2020) Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI DAPIL XI Jabar. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Tonny Fuji Pangestu_C05216050.pdf Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Putusan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota DPR RI Dapil XI Jabar” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana putusan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI Jabar dan bagaimana analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap putusan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI Jabar?.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa statute approach. Adapun teknik yang digunakan adalah library rescarh. Kemudian menganalisa dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap putusan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang pengangkatan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI Dapil XI Jabar sebagai hukum positif dan dihubungkan dengan konsep Fiqih siyasah dusturiyah dan ahlul halli wal aqdi. Menurut pandangan fiqih siyasah dusturiyah, tugas dan wewenang KPU didalam melakukan pemilihan calon legislatif peserta pemilu tidak dapat menjalankan kewenangan secara professional dan bertentangan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 dalam pasal 422. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan KPU NO. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019 tidak sesuai dengan pasal 422 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam ketentuan pasal tersebut haruslah memuat suara terbanyak, selanjutnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) yang menegaskan dalam intinya harus memperoleh kepastian hukum atau memperoleh perlakuan yang sama. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa KPU harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, adanya peraturan haruslah untuk ditaati. kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum ini juga perlu diperhatikan, pasalnya semua lembaga dalam mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau kebijakan yang berada di atasnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pangestu, Tonny Fuji tonnyfuji05@gmail.com C05216050
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis UNSPECIFIED 197208062014112001
Subjects:	Kebijakan Publik Partai Politik
Keywords:	Fiqih siyasah dusturiyah; Putusan KPU No. 1341/PL.01.09-Kpt/06/KPU/IX/2019; Mulan Jameela; Anggota DPR RI
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Tonny Fuji Pangestu
Date Deposited:	15 Jul 2020 22:01
Last Modified:	16 Jul 2020 08:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/41834

Actions (login required)

View Item