Analisis yuridis dan Fikih Siyāsah Dustūriyah terhadap wajib cuti selama masa kampanye Pilkada bagi calon Kepala Daerah Petahana: studi Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khotimah, Khusnul (2020) Analisis yuridis dan Fikih Siyāsah Dustūriyah terhadap wajib cuti selama masa kampanye Pilkada bagi calon Kepala Daerah Petahana: studi Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khusnul Khotimah _C95216072.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi memaknai aturan cuti sebagai bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar tidak ada penyalahgunaan jabatan kepala daerah oleh Petahana. Aturan cuti merupakan bentuk persamaan di depan hukum bagi seluruh peserta pilkada. Aturan cuti merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Berdasarkan analisis yuridis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan norma dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1),dan Pasal 28D ayat (3), dan asas persamaan di depan hukum serta asas keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan analisis fikih siyāsah dustūriyah dalam konsep nasb al imāmah atau pengangkatan seorang pemipimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dalam Islam cuti kerja diistilahkan dengan meninggalkan urusan muamalah di hari Jumat. Aturan cuti bagi Calon petahan merupakan syarat kampanye dalam tahapan Pilkada. Terdapat kaidah fiqiyah yang menjelaskan, kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kaidah tersebut dapat dijadikan sumber hukum bahwa calon kepala daerah diikat oleh kontrak sosial yang syar’i yaitu Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil kesepakatan pembentuk undang-undang, termasuk didalamnya aturan cuti bagi calon kepala daerah petahana. Maka dalam hal ini, Petahana harus melaksana cuti selama masa kampanye. Penulis mengharapkan, pembentuk undang-undang dapat memperkuat kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu pada saat kampanye untuk mengantisipasi pelanggaran atau penyelewengan kekuasan dalam Pilkada. Semua calon petahana diharapkan dapat mematuhi aturan cuti tersebut dan berkompetisi secara jujur dan adil.