Analisis hukum Islam terhadap putusan 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs tentang penetapan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nawawi, M. Imam (2020) Analisis hukum Islam terhadap putusan 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs tentang penetapan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Imam Nawawi_C01216026.pdf
Download (1MB)

Abstract

Di dalam kasus perceraian di pengadilan, penggugat biasanya selain mengajukan pembagian harta bersama, atau permintaan lainnya juga mengajukan Hak Asuh Anak. Hak asuh anak atau disebut dengan hadanah di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, anak yang belum mumayyiz hak asuhnya berada dipihak ibu. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs, di dalam putusannya memberikan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah, hal ini bertentangan dengan hukum yang ada. Sehingga saya selaku penulis memberikan rumusan masalah di antaranya: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami? 2. Bagamana analisis Hukum Islam terhadap putusan penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan? Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi serta menggunakan pola deduktif yang bersifat normatif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak bersama Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya diterapkan kepada yang khusus berupa putusan. Data yang diperoleh dari putusan Majelis Hakim terhadap permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Gresik Nomor : 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs yang mana menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada suami. Setelah wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan keterangan, di dalam hadanah kepentingan anak yang didahulukan, bahwa memisahkan 2 anak bersaudara justru menimbulkan mud}arat yang lebih besar, yaitu berdampak pada psikis dan kejiwaan. Ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaiban “Saya melihat Rosulullah SAW sedang menyampaikan khotbah, maka datanglah Hasan dan Husein r.a mengenakan baju merah, berjalan lalu terjatuh. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mengambil keduanya, dan meletakkan bersamanya”. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sangat mengedepankan kepentingan anak, sehingga ini menjadi acuan Majelis Hakim di dalam memberikan putusan. Di dalam kasus hadanah , perlu kehati-hatian dan kecermatan, oleh karena itu Majelis Hakim di dalam memberikan keputusan harus melihat kondisi anak, karena di dalam putusannya, harus semata-mata demi kepentingan si anak, yaitu memberikan dampak baik (maslahat) bagi masa depan anak.