Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali adal karena ayah mengajukan syarat masuk LDII

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Asrori, Muhammad (2020) Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali adal karena ayah mengajukan syarat masuk LDII. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Asrori_C01216030.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berbentuk studi dokumen untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali adal karena ayah mengajukan syarat masuk LDII? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tentang penetapan wali adal karena ayah mengajukan syarat masuk LDII? Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan masalah mengenai perkara wali adal karena ayah mengajukan syarat masuk LDII sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda untuk kemudian dianalisis dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berkas-berkas yang ada dan referensi-referensi serta literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya keengganan wali menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya adalah karena wali tersebut mensyaratkan kepada calon suami anak perempuannya untuk masuk dan mengikuti aliran LDII. Dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA.Sda tersebut adalah ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 19 Tahun 2018, sabda Nabi Muhammad Saw. yang tercantum dalam kitab Nailul Autsar Juz 6 halaman 212 dan pendapat ahli fikih dalam kitab al-Asybah wan Nadhair hal. 128. Menurut hukum Islam pemohon dan calon suami pemohon sekufu’. Sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama bahwasannya kafa’ah dalam agama yang lebih dipentingkan. Dalam memutuskan perkara wali adal yang diajukan pemohon, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama sangat berperan besar. Oleh karena itu, hendaknya hakim melakukannya dengan cermat dan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku demi kemaslahatan bersama. Dan khusus kepada wali nikah agar tidak terlalu menghalang-halangi perkawinan anak perempuannya dengan calon suami pilihannya selama tidak bertentangan dengan hukum syara’, karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal, sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan.