Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fithri, Ayu Zulfiana Dyaning (2020) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan putusan No.747/Pid.B/2017/PN Kpn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ayu Zulfiana Dyaning Fithri_C93216121.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif guna menjawab tantang bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 747/Pid.B/2017/PN.Kpn dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan putusan nomor 747/Pid.B/2017/PN.Kpn? Jenis penilitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik analisis data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan putusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan no.747/Pid.B/2017/PN Kpn mengalami kekurangan dalam penjatuhan ayat dalam pasal yang sama, yang mana putusan ini hanya mengacu pada KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 padahal seharusnya hasil yang diputus yaitu KUHP pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3 dan ke-5. Unsur yang ada di pasal 363 ayat (1) ke-5 menjelaskan bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak itu merupakan tindak pidana. Pencurian yang dilakukan oleh Riwayatno Alias Suthup telah diperiksa dan di adili di wilayah hukum pengadilan negeri Malang dengan hakim sebagai penentu kadar dan jenis hukumannya. Pada hukum pidana islam apabila hakim yang memutus sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tanpa melihat hukum pidana Islamnya melainkan menggunakan undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah takzir. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini peneliti memberikan saran kepada khalayak umum untuk selalu menjaga ketertiban dan tidak mengambil barang oranglain tanpa seijin pemiliknya. Saran untuk penegak hukum untuk penerapan pasal dan penjatuhannya diharapkan sesuai dan tidak mengurangi pasal atau ayat sehingga terdakwa dan khalayak umum dapat mengetahui secara jelas dalam memahami kesalahan yang dilakukan. Saran bagi para akademika untuk lebih teliti lagi dalam menganalisa suatu permasalahan hukum sehingga jelas dalam mempelajarinya.