Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan: studi putusan pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Merina, Bella Dwi (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan: studi putusan pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bella Dwi Merina_C03216007.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis/konten analisis dalam permasalahan yang pokok, dan mengacu pada penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif dan hukum Islam. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif, serta dengan menggunakan penalaran secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini putusan hakim dianggap terlalu ringan mengenai pidana dendanya bagi terdakwa karena selain merugikan bagi negara, perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup yang ada di hutan. Maka seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). Menurut analisis hukum pidana Islam, dalam pertimbangan hakim tentang penjatuhan sanksi/hukuman terhadap terdakwa disesuaikan dengan ketentuan hukuman ta’zir, karena belum adanya suatu batasan pada hukuman tertentu sehingga penjatuhan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri atau hakim yang berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Saran yang dapat disampaikan yaitu hendaknya kepada para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan sebaiknya dalam memutus perkara dilakukan secara efektif berdasarkan undang-undang yang berlaku. Diharapkan warga negara lebih menjaga dan merawat hutan agar tetap terjaga lingkungan hidupnya, dan tidak merusak hutan yang perbuatannya dapat melanggar hukum.