Analisis fiqh siyasah terhadap kebijakan pemprov DKI Jakarta dalam relokasi pedagang kaki lima dalam Pergub No.10 tahun 2015

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitria, Fitria (2020) Analisis fiqh siyasah terhadap kebijakan pemprov DKI Jakarta dalam relokasi pedagang kaki lima dalam Pergub No.10 tahun 2015. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fitria_C05216017.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan judul skripsi terkait kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam relokasi Pedagang Kaki Lima. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 telah cukup baik, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang dicitakan, terdapat beberapa fakta dan data wawancara yang telah ditemukan oleh penulis dimana pemerintahan DKI Provinsi Jakarta belum maksimal untuk apa yang menjadi tujuan daripada Relokasi tersebut di Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015, seperti halnya tidak strategisnya penataan Tata Letak Ruang Wilayah Tempat Relokasi yang menjadikan penumpukan Pedagang Kaki Lima Liar, Sempitnya Lahan Tempat Relokasi yang diberikan sehingga banyak Pedagang Kaki Lima menambahkan fasilitas-fasilitas baru yang melanggar aturan Pergub No. 10 Tahun 2015 sehingga tujuan Relokasi tidak mencapai kepada kesejahteraan perekonomian rakyat. Konsep kekuasaan pemerintahan Islam al-sulthah al-tasyri’iyyah didasarkan pada kebijakan Gubernur dalam menerapkan Pergub No. 10 Tahun 2015, sebuah peraturan hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari’at Islam, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sehingga penerapan pemerintah Islam membentuk suatu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam yang sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Alquran dan Hadis. Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga perlu ditingkatkan kembali Sumber Daya Manusia dari Pemerintah Provinsi terkait Relokasi Pedagang Kaki Lima agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal terutama strategisnya penataan Tata Letak Ruang Wilayah Tempat Relokasi\, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih membuka lahan dan menerbitkan Pedagang Kaki Lima untuk menerima TDU, dalam kebijakannya Pemerintah Provinsi DKI harus memberikan penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima Pemegang TDU yang tidak membayarkan uang retribusi agar jumlah Pedagang Kaki Lima Liar yang lebih banyak ini memiliki TDU tanpa melanggar aturan yang berlaku.